Meningkat Laporan Pemberhentian Perangkat Desa Meski Sudah Ada Aturan, Ombudsman RI Nilai Ini Penyebabnya

 

Desanews – Ombudsman RI membeberkan latar belakang permasalahan pemberhentian perangkat desa akhirnya diangkat sebagai materi yang akan direview atau rapid assessment.

Dilansir dari tribunnews.com, Kepala Keasistenan Utama IV Ombudsman RI Dahlena mengatakan, hal ini sebetulnya berdasarkan dari jumlah laporan masyarakat yang diterima Ombudsman.

Sebagaimana diketahui, bahwa Ombudsman satu di antara fungsinya adalah menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

“Data yang kami terima sampai dengan Juni 2023, terdapat 352 laporan berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa. Ini spesifik mengenai pemberhentian, tidak hanya sebatas pengangkatan dan seterusnya, tetapi spesifik mengenai pemberhentian terdapat 352 laporan,” ujarnya dalam Diskusi Publik “Implikasi Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap Pelayanan Publik”, Selasa (11/7/2023).

Dahlena mengungkapkan, jumlah laporan itu meningkat dari tahun 2020 sebanyak 65 laporan, tahun 2021 ada 93 laporan, dan tahun 2022 terdapat 194 laporan.

“Artinya, cukup drastis begitu peningkatannya,” katanya.

Kemudian bagian lain yang menjadi latar belakang ini adalah penguatan kedudukan perangkat desa yang sebetulnya dilihat ada dalam ketentuan Undang-Undang Desa.

“Dalam Undang-Undang Desa diatur, tetapi kemudian di dalam peraturan pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak terakomodir. Berangkat dari sini, perlu adanya perbaikan terhadap sistem yang mencegah terjadinya maladministrasi maupun permasalahan yang kemudian berulang, berulang bisa saja di satu daerah tertentu ataupun di daerah lain begitu,” pungkas Dahlena.

KADES OLIVIA DUA PERIODE MEMBUKTIKAN PEREMPUAN JUGA BISA MEMBANGUN DESA LISELOWOBORA

 

Kades Perempuan: Maria Olivia Seti, Kades Liselowobora, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Perempuan kelahiran 1977 ini dipercaya untuk kedua kalinya memimpin desa Liselowobora. Kemenangan pada Pilkades serentak 2023 lalu  meningkatkan kepercayaan dirinya. Bahwa jenis kelamin dan usia tak menjadi halangan untuk memajukan desa. Maria Olivia Seti menjadi salah satu kepala desa perempuan yang dilantik bupati Ende. 

Ini bukan kali pertama Olivia dilantik menjadi kepala Desa Liselowobora. Tahun 2017 lalu, ia juga pernah menjadi kepala Desa Liselowobora. Kata Olivia, pengalaman menjadi kepala desa selama Enam tahun dari 2017 sampai 2022 itulah yang mendorongnya untuk kembali memimpin desa. “Karena ada banyak hal yang tidak mengalami perubahan,” jelasnya.

Ia menerangkan,  Namun dengan anggaran seadanya, ia merasa berhasil membangun desa. Salah satunya adalah kantor desa yang berdiri saat ini.

Olivia yang kini berusia 46 tahun itu ingin kembali membawa perubahan bagi desa. Ditambah dengan dorongan kuat masyarakat, ia yakin dapat mewujudkan impiannya.Dorongan kuat masyarakat terbukti membawanya menang.

Memang ada begitu banyak pekerjaan rumah yang menunggunya. Namun dengan dorongan kuat dari masyarakat, ia optimis akan dapat membawa perubahan.    

Hal pertama yang akan dilakukan adalah, ia akan mencoba melakukan percepatan pembangunan. Juga pemberdayaan masyarakat desa. Dengan pengalamannya selama enam tahun, dan dorongan masyarakat, Olivia yakin visi dan misinya akan tercapai.

Saya jadi kepala desa atas kepercayaan masyarakat, maka sudah menjadi tanggung jawab saya untuk berbuat sekuat saya mampu dalam memajukan Desa Liselowobora ini,” terangnya

Dalam perjalanannya memimpin Desa Liselowobora, kata Olivia memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih dia adalah pemimpin Perempuan yang harus terus belajar dan membuktikan kepada masyarakat bahwa di bawah kepemimpinannya Desa Liselowobora harus lebih maju dari sebelumnya.

Selama ia menjabat sebagai kepala desa, banyak hal yang sudah dia benahi, bahkan kegiatan kemasyarakatan mulai aktif, tatanan desa lebih maju, dan melakukan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya.

“Mudah-mudahan, di periode kedua ini, saya dapat lebih memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Desa Liselowobora. Apapun itu, akan saya lakukan,” tegasnya.

SEKRETARIS PPDI KABUPATEN ENDE ANGKAT BICARA MENYIKAPI MARAKNYA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

 

untuk menyikapi maraknya pemberhentian perangkat desa perlu di lihat dari berberapaa aspek, mungkin sebagai pencerahan kita Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam istilah Lord Acton, dikenal ungkapan  Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri.

Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa  like and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

Perangkat Desa

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke Ombudsman sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum Âlex semper dabit remedium (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.sekian dari saya Elisius Ba (Sekretaris PPDI Kabupaten Ende).

PPDI KABUPATEN ENDE MENILAI SK PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MUNDINGGASA KECAMATAN MAUKARO CACAT HUKUM

 Desanews - Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur , Melalui Sekretaris PPDI Kabupaten Ende Elisius Ba menilai pemberhentian sejumlah perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Mundinggasa, Kecamatan Maukaro, cacat hukum.

"Apa yang dilakukan Kades Mundinggasa itu cacat hukum. Karena tidak sesuai aturan yang berlaku," kata dia kepada Desanews, Senin (26/6/2023).

Ada empat orang perangkat desa yang diberhentikan Kades Mundinggasa. Mereka adalah Bendahara Desa (Kaur Keuangan) Kristianus Kobu, Kaur pemerintah Viktorianus Wonda, Kepala Dusun Wilhelmus Dhomba, dan terakhir yaitu Kasi pelayanan umum Yohanes B.Podhi.

"Karena ini cacat hukum, maka kami dari PPDI meminta agar Kades Mundinggasa dapat mencabut Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang sudah dikeluarkan tersebut," ujar Elisius.

Ia menjelaskan, SK pemberhentian keempat perangkat desa itu dikeluarkan Kades dengan Nomor: 13 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mundinggasa. SK tersebut ditandatangani Kades Mundinggasa, Wenslaus Mega S.Pi pada 21 Juni 2023 lalu.

Sebelum SK tersebut keluar, pemecatan ini mendapat rekomendasi dari Camat Maukaro. Camat menyetujui dan memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat Desa Mundinggasa.

Dalam salinan surat rekomendasi tersebut tidak terdapat alasan pemberhentian keempat orang itu. Sehingga dinilai rekomendasi tersebut adalah cacat hukum

Elisius pun menyayangkan terkait hal itu.Seharusnya pemberhentian perangkat desa harus memperhatikan hal-hal,atas dasar sesuai regulasi yang ada,

Pertama adalah dengan memberikan teguran lisan, kemudian teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, dan memberikan teguran tertulis ketiga dengan tembusan sampai ke camat. Menurut Elisius, langkah-langkah tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga dinilai cacat hukum.

"Kami juga akan menggugat permasalahan ini ke PTUN," Tutupnya.

TENTANG MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Kepala Desa pada dasarnya dapat melakukan Mutasi Perangkat Desa jika diperlukan, namun hal tersebut membutuhkan beberapa ketentuan, baik itu dari sisi peraturan pemerintahan, maupun sisi kemanusiaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223; perihal penerapan ketentuan pada huruf a ayat (4) pasal 7 Permendagri nomor 67 tahun 2017, bila kita menerapkannya, maka harus memperhatikan kaidah penerapan aturan perundang-undangan secara integral. Hal ini agar tidak terjadi benturan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saat Perangkat Desa mendaftarkan diri sebagai perangkat desa itu jelas jabatan apa yang hendak diisi. Sekdes, Kasi, Kaur, atau kasun.

2. Bahwa diktum SK nya yang sejak awal diterima adalah berbunyi sesuai dengan lowongan jabatan yang diisi. Sebagai Sekdes, Kasi, Kaur, atau kasun.

Terhadap perihal kesatu, Kepala Desa tidak boleh sekehendaknya sendiri memutasi perangkat desa, setidaknya harus dilakukan antara lain:

1. Untuk mutasi ke jabatan Sekdes, arifnya lakukan uji kopetensi bagi semua perangkat desa untuk menduduki jabatan Sekdes, karena Sekdes adalah Kepala Sekretariat.

2. Untuk mutasi ke jabatan Kaur atau Kasi, bijaknya musyawarakan dan tawarkan kepada perangkat desa yang ada dengan memperhatikan kopetensi personalnya.

3. Untuk mutasi ke jabatan Kasun, baiknya musyawarakan dan tawarkan kepada perangkat desa yang ada dengan memperhatikan kopetensi personalnya dan tempat tinggalnya.

Dari hasil langkah awal sebagaimana diuraikan di atas, baru kemudian dikonsultasikan Camat.

Terhadap perihal kedua, Kepala Desa juga tidak boleh seenaknya sendiri memutasi perangkat desa, lakukan langkah berikut:

1. Setidaknya perangkat desa yang akan dimutasi itu diajak musyawarah dan ditawari dulu, mau apa tidak. Sebab hakekatnya jabatan di perangkat desa itu statis.

2. Perangkat Desa yang dimutasi membuat surat pernyataan kesanggupan dimutasi. Sebab SK perangkat desa itu bersifat permanen.

Dengan cara dan langkah diuraikan di atas, maka, bila dipandang dari dimensi hukum dan dari dimensi kemanusiaan bisa tercapai.

LISTRIK MATI HIDUP,WARGA DESA WAWONATO,KELUHKAN PELAYANAN BURUK PLN RAYON NANGABA

 

Desa news.com . Pasokan listrik masih menjadi masalah krusial di beberapa daerah di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti di wilayah Kecamatan Ende, dan beberapa wilayah lainnya di kabupaten Ende.

Pasalnya aliran listrik di wilayah tersebut terbilang tidak normal karena sudah hampir beberapa bulan terakhir seringkali byar pet bahkan aliran listrik padam cukup lama.

Wargapun mengeluhkan pelayanan PLN Rayon Nangaba yang menghambat aktivitas sehingga merugikan warga.

Mereka merasa terganggu dengan kondisi seperti itu. Pekerjaan yang berkenaan dengan listrik jadi terhambat karena padamnya aliran listrik. Selain itu, perabot rumah tangga yang menggunakan listrik pun jadi rusak akibat padamnya listrik secara byar pet.

Anjas , warga Desa Wawonato Kecamatan Ende, mengungkapkan buruknya pelayanan PLN di wilayah Kecamatan Ende sejak beberapa bulan terakhir. Aliran listrik lebih sering padam dan byar pet.

Dia merasa dirugikan oleh ketidakprofesionalan petugas PLN yang menganggap padamnya listrik adalah hal yang biasa dan tidak berimbas apa-apa.

Anjas mengatakan, keluhan ini bukan hanya dirasakan olehnya saja, namun juga masyarakat yang lain yang ada di kecamatan Ende . “Namun pihak PLN tidak bisa memberikan jawaban yang pasti apa lagi memberikan solusi yang ada makin jadi”,cetusnya geram Rabu(26/04/2023).

Ia menyatakan, hingga saat ini, tidak ada informasi maupun kabar berita yang pasti dan jelas terkait jaringan PLN yang kerap byar pet di wilayah kabupaten Ende terutama di Kecamatan Ende.

Warga Desa Wawonato, Kecamatan Ende ini pun meminta kepada pihak PLN Rayon Nangaba untuk memperbaiki pelayanan.

“Kami minta hal seperti ini jangan berlarut-larut, PLN Rayon Nangaba harus memperbaiki kinerja. Alat itu dirawat dengan benar, jangan tunggu rusak baru diperbaiki,” ujarnya.

Lebih lanjut Anjas meminta pihak PLN agar gerak cepat apabila ditemukan kendala yang menyebabkan listrik padam. Selain itu, saat melakukan perbaikan aliran listrik, sebaiknya dipastikan dulu jika aliran listrik sudah benar-benar normal barulah dinyalakan agar tidak terjadi byar pet.

“Pemadaman listrik secara byar pet ini sangat mengganggu konsumen. Selain dapat menyebabkan korsleting juga membuat alat elektronik mudah rusak,” Ujar Anjas.

TOKOH MASYARAKAT DESA RANORAMBA MENGKRITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA RANORAMBA TENTANG BLT DANA DESA HANYA DIANGGARKAN 10 PORSEN

 TOKOH MASYARAKAT DESA RANORAMBA MENGKRITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA RANORAMBA TENTANG BLT DANA DESA HANYA DIANGGARKAN 10 PORSEN

     DESA NEWS.Salah satu Tokoh masyarakat Desa Ranoramba, kecamatan Ende,Kabupaten Ende,Propinsi Nusa Tenggara Timur,yaitu saudara Laurensius Rigo (Lorens) mengkritik kebijakan pemerintah Desa Ranoramba tentang pengalokasian Anggaran didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Tahun Anggaran 2023,yaitu dibidang Penanggulangan Bencana,dimana didalam bidang tersebut adalah Bantuan Langsung Tunay (BLT) Dana Desa.

   Lebih lanjut Pria yang akrab disapa Lorens  mengutarakan pendapatnya berkaitan kebijakan tersebut,secara realita dilapangan khususnya di Desa Ranoramba masih banyak Kepala Keluarga Yang Miskin extrim.kalau kita simak bahwa persentase yang diberikan oleh pemerintah pusat terkaitan dengan BLT Dana Desa itu maksimal 25 %.kenapa pihak pemerintah desa tidak mengganggarkan berdasarkan persentase 25% itu..,karena kalau kita lihat di Desa Ranoramba Masih banyak keluarga yang seharusnya mendapatkan BLT tersebut.

Saya sangat berharap agar pihak pemerintah desa Ranoramba,bisa menganggarkan kembali didalam APBDES awal ataupun di APBDES perubahan. dan mendata ulang Keluarga Penerima Manfaat (KMP)BLT tersebut.karena Masyakat memiliki hak untuk mendapatkan bantuan tersebut.sebagai tokoh masyarakat saya menyampaikan pendapat dan kritikan ini,disebabkan karena banyak keluhan masyarakat yang datang berbicara dengan saya berkaitan dengan bantuan BLT tersebut. Masih banyak juga masyarakat adik adik kita, anak anak kita yang keluarga baru, duda dan janda, yang lanjut usia yang setiap tahunnya mendapatkan bantuan BLT, namun di tahun 2023 ini, nama mereka tidak ada lagi dalam daftar penerima manfaat BLT. Karena pihak pemerintah desa hanya menganggarkan 10% untuk bantuan BLT tersebut. Ada juga nama-nama yang ada dalam daftar penerima manfaat di tahun 2023 ini, yang menurut pemerintah desa Rano Ramba, nama-nama Kepala Keluarga tersebut ditentukan dari pusat. sebagiannya Kepala Keluarga tersebut menurut pandangan masyarakat adalah keluarga mampu, tapi keluarga yang tidak mampu tidak dimasukan dalam daftar,  hal itu yang tidak kita inginkan. Masyarakat sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah desa Ranoramba tersebut karena hanya menganggarkan 10 % dari dana desa untuk BLT . Harapan masyarakat agar pemerintah desa, bisa menganggarkan kembali sesuai dengan persentase yang di berikan oleh pemerintah pusat yaitu maksimal 25%.demikian kritikan saya ini agar bisa  dipertimbangkan oleh pemerintah desa Rano Ramba.tutup Lorens.